Perbankan dan lembaga pembiayaan yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diminta mempermudah akses bagi para petani. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berharap, kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga KUR hingga di level 6 persen tidak terhambat teknis di lapangan.
“Nah, bagaimana menurunkan (menyalurkan KUR) ini segera. Dan janji-janji yang tentu kami harapkan tidak susah, tidak berbelit-belit, itu saja yang harus lebih dikendalikan,” kata Syahrul di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Syahrul mengerti, masyarakat khususnya yang bekerja di sektor pertanian sangat membutuhkan dukungan pembiayaan. Keberadaan KUR sangat penting, dan bisa membantu mereka terhindar dari jerat tengkulak ataupun rentenir berbunga tinggi.
“Dan tadi saya sudah ajak para Gubernur, bagikan Rp 1 triliun per satu provinsi. Tapi, kita sama-sama menyalurkan ini secara tepat dan benar. Kalau ada yang salah, ya tanggung jawab siapa yang gulirkan (KUR) itu kan?” imbuhnya seraya meminta Pemda turut bertanggung jawab.
Syahrul menambahkan, dukungan pemerintah melalui program KUR ini sudah tepat dan tinggal diimplementasikan dengan benar. Dengan begitu, tidak ada istilahnya kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) tinggi.
“Pengalaman saya menggulirkan KUR secara benar, toh kalaupun ada yang macet, tidak lebih dari 2 persen. Pengalaman saya jadi Gubernur Sulteng,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari tujuh persen menjadi enam persen pertahun, guna medorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, plafon KUR dalam APBN 2020 juga ditingkatkan menjadi Rp 190 triliun dari sebelumnya Rp 140 triliun.
“Sesuai dari arahan Bapak Presiden, total plafon KUR itu 36 persen, yaitu dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun, dan terus akan meningkat lebih dari 100 persen pada 2024 menjadi Rp 325 triliun,” katanya, Selasa (12/11).
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, sebanyak 60 persen dari Rp 190 triliun atau sekitar Rp 114 triliun akan digelontorkan ke sektor produktif seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Sementara itu, plafon maksimum KUR Mikro juga akan ditingkatkan menjadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta per debitur.
