Kawasan Korporasi Pacu Daya Saing Produk Hortikultura

Kasubdit Tanaman Jeruk Perdu dan Pohon Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Siti Bibah Indrajati bersama Kopral Mugiyanto yang mengembangkan budidaya Klengkeng Kateki di Magelang. (Kementan for JawaPos.com)
Pemerintah bertekad untuk terus menekan importasi komoditas hortikultura. Mulai tahun depan, sejumlah rencana strategis dicanangkan, di antaranya membangun kawasan korporasi komoditas hortikultura.
Kasubdit Tanaman Jeruk Perdu dan Pohon Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Siti Bibah Indrajati mengatakan, salah satu fokus Kementan adalah mengembangkan kawasan hortikultura yang terintegrasi.
“Jadi mulai 2020 tidak lagi model pemerataan, kecil-kecil. Tetapi fokus kami adalah menciptakan kawasan komoditas hortikultura dengan skala ekonomi tertentu secara terpadu,” ujar Bibah saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (12/11).
Bibah lantas mencontohkan pengembangan buah lengkeng. Tahun depan, pihaknya bakal melakukan perluasan areal tanam 600 hektare.
“Fokusnya di 6 daerah. Magelang, Kulonprogo, Grobogan, Blora, Gunung Kidul dan Tuban masing-masing sekitar 100 hektar per kabupaten” jelas Bibah. “Pun seperti jeruk. Kami kembangkan rata-rata 200 hektare per kabupaten, tersentralisasi. Total tahun 2020 nanti 1.000 hektar” lanjut dia.
Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, melalui kawasan yang terintegrasi, seluruh pihak terkait akan diuntungkan. Mulai dari pemerintah, swasta, hingga petani sendiri.
“Lebih efisien. Dari sisi cost dan lainnya. Kemudian mempermudah juga ketika melakukan pemetaan potensi komoditas daerah, sebagai basis pendistribusian bantuan seperti benih maupun alsintan,” jelas Bibah.
“Kalau istilah Pak Dirjen (Hortikultura, Prihasto Setyanto), One Village One Product namun tetap berdaya saing” cetus Bibah.
Dia optimistis program kawasan korporasi ini mampu menciptakan produk dengan daya saing yang tinggi. Di mana muaranya adalah peningkatan kesejahteran para petani.
Cerita Sukses Kopral Mugiyanto Kembangkan Klengkeng Kateki
Berbicara soal komoditas hortikultura, sosok Mugiyanto boleh dikatakan sebagai panutan para petani. Khususnya untuk komoditas buah Klengkeng varietas Kateki.
Di kalangan para petani buah kelengkeng, Mugiyanto adalah contoh nyata bagaimana ketekunan dan keuletan bertani mampu mengantarkannya sebagai petani sukses meski dalam keterbatasan.
Ya, sejak 2015 mengembangkan Klengkeng Kateki, Mugiyanto berhasil mengembangkan buah manis legit ini.
“Sekarang saya mengelola lahan 1,3 hektare. Ada sekitar 230 pohon (Klengkeng Kateki) yang saya budidayakan di Magelang,” ujar dia ketika berbincang dengan awak media di Jakarta.
Sebagai informasi, Mugiyanto, yang saat ini masih tercatat sebagai prajurit aktif TNI AD yang berdinas di Kodim 0705 Magelang. Prajurit berpangkat Kopral Kepala ini, di sela-sela kegiatan dinasnya juga menunjukkan membina sejumlah petani di beberapa daerah. Adapun di Magelang, dia memberdayakan Kelompok Tani Borobudur.
Dia lantas bercerita soal alasannya memilih Klengkeng Kateki. Menurutnya komoditas ini punya daya saing dan nilai ekonomi tinggi.
“Pasarnya masih sangat luas ya. Kebutuhan dalam negeri saja mayoritas masih di-suply dari luar (impor). Artinya peluangnya sangat terbuka sekali,” beber pria yang pernah mengikuti kursus Pusrehab di Kementerian Pertahanan ini.
Pun dari sisi budidaya. Menurut dia, Klengkeng salah satu jenis buah yang fleksibel. Bisa ditanam dalam kondisi pada 5 MDPL (meter di atas permukaan laut) hingga 1000 MDPL (dataran tinggi).
“Bayangkan di lokasi yang dekat bibir pantai pun masih bisa berbuah. Kemudian klengkeng ini skala 21 brix (indeks tingkat kemanisan buah-buahan), ” kata dia.
Saat ini budidaya Klengkeng Kateki yang dirintis Mugiyanto membuahkan hasil yang luar biasa. Belum genap lima tahun, dia sukses memanen buah dengan kualitas unggul.
“Untuk satu hektare (pohon klengkeng) menghasilkan sekitar 12 ton buah. Itu dari 200 pohon,” ungkap Mugiyanto.
“Malah bisa lebih ya. Kalau dimaksimalkan, satu pohon bisa 75 kilogram. Dikalikan 200 pohon, artinya bisa mencapai 15 ton,” lanjut dia.
Adapun untuk biaya per kilogram dari budidaya klengkeng ini sekitar Rp 10.000. Sementara Mugiyanto menjualnya ke pasar sekitar Rp 35.000-Rp 45.000.
“Gampang sekali (menjualnya). Malahan kurang ya, permintaan pasar tinggi,” ujar Mugiyanto.
Ditanya soal resep rahasianya mengembangkan Klengkeng Kateki, Mugiyanto menjabarkan ada dua kunci.
“Pertama benih yang unggul. Kedua agroklimat, bagaimana memahami iklim pertanian. Meliputi cuaca, kelembaban, hingga soal kondisi tanah. Nantinya ini akan mempengaruhi pola penerapan teknologi maupun treatment pohonnya,” beber Mugiyanto.
Share:
Read More

Orang-orang Kaya Tahan Belanja, Rekening di Atas Rp 2 Miliar Meningkat

ILUSTRASI. Masyarakat khususnya kalangan menengah atas tampaknya menahan belanja dan mengalihkan dana ke simpanan, tercermin dari kenaikan rekening di atas Rp 2 miliar, berdasarkan data LPS. (Shutterstock/Pinterest)
Jumlah rekening simpanan dengan nilai saldo sampai Rp 2 miliar meningkat. Merujuk laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sampai akhir September 2019, untuk jumlah saldo, ada kenaikan 0,70 persen secara bulanan.
“Begitu juga jumlah nominal simpanannya yang meningkat 0,07 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” papar Sekretaris LPS Muhammad Yusron di Jakarta akhir pekan lalu.
Jumlah rekening untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp 2 miliar juga naik 1,04 persen secara bulanan. Jumlah nominal simpanannya naik lebih tinggi bila dibandingkan dengan Agustus 2019, yakni 2,54 persen.
Secara keseluruhan, jumlah rekening dan nominal simpanan pada 111 bank umum per September 2019 mengalami kenaikan. Jumlah rekening naik 0,70 persen secara bulanan. Total nominal simpanan pada bank umum per September 2019 juga naik 1,46 persen menjadi Rp 5.984 triliun.
Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menjelaskan, peningkatan jumlah rekening dan nominal simpanan tersebut mengindikasikan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke atas, menahan belanja dan mengalihkan dana ke simpanan. Dia mengungkapkan bahwa kalangan masyarakat menengah ke atas ini mengantisipasi naiknya beberapa tarif pada tahun depan seperti iuran BPJS Kesehatan, tarif listrik, dan harga BBM.
“Bentuk antisipasinya dengan memperbesar porsi tabungan. Untuk nasabah korporasi, diperlukan dana cadangan untuk mengantisipasi pelemahan kurs tahun depan yang berakibat pada naiknya biaya bahan baku impor,” tutur Bhima Minggu (10/11).
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, sebenarnya kenaikan jumlah rekening dan nominal tabungan adalah wajar seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya mendorong terciptanya kenaikan jumlah uang beredar yang ditandai meningkatnya jumlah rekening dan nominal tabungan.
Namun, dia mengakui bahwa kenaikan jumlah rekening dan nominal tabungan di perbankan kali ini menyiratkan adanya sebagian masyarakat yang menahan konsumsi. “Yaitu pada kelompok masyarakat menengah atas yang nilai tabungannya berkisar Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar atau bahkan di atas Rp 2 miliar,” ungkapnya.
Piter menambahkan, kenaikan jumlah rekening dan nominal sesungguhnya tidak otomatis menyiratkan masyarakat menahan konsumsi. Namun, saat ini kenaikan itu bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, menurunnya indeks penjualan riil, hingga menurunnya penjualan kendaraan bermotor dan properti.
“Jadi, sekarang memang ada indikasi ke sana (menahan belanja, Red),” tandasnya.
Pertumbuhan Rekening dan Simpanan
Saldo sampai Rp 2 M
Jumlah | Agustus 2019 | September 2019
Rekening | 292.686.471 | 294.747.618
Simpanan | Rp 2.585 T | Rp 2.587 T
Saldo di Atas Rp 2 M
Jumlah | Agustus 2019 | September 2019
Rekening | 274.153 | 277.010
Simpanan | Rp 3.312 T | Rp 3.397 T
Total Simpanan
Periode | Rupiah | Valas
Agustus 2019 | Rp 5.084 T | Rp 813 T
September 2019 | Rp 5.146 T | Rp 838 T
Share:
Read More

Kejar Target Ekspor USD 190 M, ini Strategi Mendag Agus Suparmanto

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)
Di tengah perekonomian global yang tak menentu, pekerjaan rumah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak main-main. Mandat pertama yaitu menjaga neraca perdagangan, dan kedua melakukan pengendalian impor secara selektif.
Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menyampaikan, pihaknya menyusun tiga kebijakan utama guna mewujudkan dua mandat Jokowi tersebut. Pertama, menjaga neraca perdagangan.
“Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan ekspor nonmigas. Ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh 4,5-8,63 persen. Sedangkan ekspor nonmigas akan tumbuh 6,88-12,23 persen,” katanya dalam paparan akhir pekan lalu.
Adapun kebijakan kedua yaitu mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri, sehingga target inflasi pangan sekitar tiga persen dapat tercapai. Sementara kebijakan ketiga yaitu menyederhanakan birokrasi yang didukung sumber daya manusia (SDM) perdagangan yang profesional dan kompeten.
Agus menambahkan, ketiga kebijakan tersebut dituangkan dalam tiga program prioritas kerja Kemendag. Pertama, mengejar target ekspor yang realistis di tengah perlambatan ekonomi global.
“Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan perundingan perdagangan internasional, menggiatkan misi dagang ke pasar nontradisional, dan memanfaatkan perjanjian perdagangan. Selain itu meningkatkan peran Atase Perdagangan dan ITPC sebagai agen bisnis, serta menggiatkan dukungan kepada daerah dan industri investasi berorientasi ekspor,” jelas Agus.
Program prioritas kedua yaitu mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri, misalnya melalui pengendalian impor secara selektif, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, serta mendorong usaha rintsian (startup). Sedangkan program prioritas ketiga yakni menyederhanakan birokrasi dan pembangunan SDM.
“Kemendag akan segera menyederhanakan 18 Permendag ekspor dan impor untuk menindaklanjuti pembentukan Omnibus Law serta kerwenangan terkait TDP. Selain itu, restrukturisasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, dan mengusulkan jabatan fungsional tertentu (JFT) di bawah binaan Kemendag,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Perdagangan Arlinda menyampaikan, sesuai RPJMN, ekspor nonmigas ditargetkan tumbuh 6,88-12,23 persen. Pada tahun ini, target ekspor nonmigas dipatok USD 175,8 miliar.
“Sehingga, dibulatkan saja 7 persen, maka target ekspor nonmigas 2020 kira-kira USD 190 miliar,” katanya.
Beberapa produk yang akan didorong untuk mencapai target ekspor, antara lain makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronik, otomotif, serta kimia. Selain itu yang termasuk kelompok nonindustri 4.0 adalah produk-produk perikanan, permesinan umum, serta kayu dan produk kayu.
“Itu semua akan didorong selain produk andalan ekspor kita, CPO dan batu bara,” ujar Arlina.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyampaikan, sesuai arahan Presiden Jokowi, Kemendag mengebut penyelesaian lima perjanjian perdagangan sebelum akhir 2020. Kelima perjanjian dagang tersebut yakni, Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Indonesia-Morocco Preferential Trade Agreement (IM-PTA), serta Indonesia-Tunisia PTA.
“Keempat, Indonesia-Bangladesh PTA, dan kelima, Indonesia-Turki CEPA,” ungkap Jerry. Ia sendiri berharap, khusus untuk EU-CEPA bisa disepakati pertengahan tahun depan.
Share:
Read More

Terimbas Resesi, Harga Properti di Australia dan Singapura Makin Mahal

ILUSTRASI rumah mewah. Harga properti di luar negeri seperti Australia dan Singapura diprediksi naik, terimbas resesi. (dok. JawaPos.com)
Resesi yang melanda sejumlah negara Asia memengaruhi kinerja sektor properti tanah air. Khususnya yang berkaitan dengan properti luar negeri. Dalam waktu dekat, harga properti luar negeri naik. Terutama properti di Australia dan Singapura.
CEO PropNex Indonesia Luckyanto mengatakan bahwa Australia dan Singapura merupakan dua negara yang menjadi tujuan investasi properti Indonesia. Karena Singapura mengalami resesi, harga properti di sana bakal melambung.
Demikian juga harga properti di Australia karena terimbas resesi Hongkong. Resesi, menurut dia, mendorong pemilik modal mengalihkan dananya ke negara lain.
“Warga negara Hongkong akan membawa uangnya keluar. Ke negara-negara seperti Singapura, London, dan Indonesia,” kata Luckyanto, Senin (11/11).
Properti menjadi sektor yang paling diminati untuk mengamankan dana. Karena itu, saat para investor asing memborong properti, harga pun terkerek. Fenomena tersebut akan mengguncang sektor properti.
Selain itu, beberapa negara sudah ancang-ancang menaikkan pajak mereka. Singapura, misalnya. Negara Singa bakal menaikkan pajak mulai akhir tahun. Saat ini pajak yang ditanggung investor asing di Singapura adalah 24 persen.
“Mereka belum memutuskan. Tapi informasinya, pajaknya akan mendekati kepala tiga,” ungkap Luckyanto.
Karena itu, sebelum ada kenaikan harga, investor Indonesia harus segera membelanjakan uangnya. Tahun ini PropNex mencatatkan pertumbuhan transaksi penjualan khusus luar negeri.
Nominalnya mencapai Rp 200 miliar. Sementara itu, sampai akhir tahun nanti dia menargetkan tambahan transaksi sekitar Rp 100 miliar dari pameran. Maka, total pertumbuhannya akan mencapai Rp 300 miliar pada akhir 2019.
Share:
Read More

Kuatkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Bakal Revisi Perpres KNKS EKONOMI

Wapres K.H Ma'ruf Amin (Dok.JawaPos.com)
Pemerintah berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Hal itu dilakukan dalam meningkatkan perekonomian syariah secara nasional.
“Revisi akan dilakukan dalan waktu yang cepat semoga bisa segera dilakukan. Hal yang diubah dalam Perpres tersebut adalah untuk memperluas menjadi lingkup ekonomi syariah,” ucap Wakil Presiden Maruf Amin di kawasan JCC, Jakarta, Rabu (13/11).
Nantinya akan ada penguatan koordinasi dengan kelembagaan yang menyangkut industri halal, industri keuangan syariah, social fund, dana mural yang bisa kita gali mendorong kemajuan nasional kita
“Ada hal yang difokuskan, yaitu pengembangan industri produk halal, kita jangan cuma jadi pemberi stempel halal, kita ingin Indonesia menjadi produsen produk halal yang di ekspor ke luar negeri,” tambah dia.
Saat ini, dampak ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu besar. Jadi, apabila pengembangan ekonomi tersebut bisa didorong, maka perekonomian Indonesia bisa meningkat.
“Pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, sosial fund, wakaf dan zakat, pengembangan dan perluasan ekonomi syariah atau bisnis syariah akan kita lakukan,” ungkapnya.
Dirinya pun mengapresiasi program Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019. Pasalnya, hal ini sebagai salah satu wujud untuk mempromosikan dan mengembangkan ekonomi syariah di dunia.
“Kita ingin membawa negara mayoritas islam seperti Mesir, Pakistan, Malaysia. Dengan inisiatif ini, saya berharap pihak terkait dapat berkerjasama, saya juga ingin supaya ekonomi keuangan syariah menjadi pendorong terjadinya arus baru ekonomi Indonesia,” tutupnya.
Share:
Read More

Jaga Kualitas, Produk Hortikultura Akan Terapkan SNI

Penyusunan RSNI komoditas hortikultura diharapkan efektif melindungi produk dalam negeri dari masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. (Kementan for JawaPos.com)
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hortikultura masih belum dilakukan secara serius. Padahal cara tersebut berguna untuk menjaga kualitas produk.
Dalam rangka penerapan SNI secara wajib, sangat diperlukan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dalam rangka perlindungan masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. Selain itu, petani yang sepakat juga diwajibkan untuk sanggup menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas sesuai dengan ketentuan.
“Penyusunan RSNI komoditas hortikultra diharapkan sebagai upaya melindungi produk dalam negeri dari masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. Penyusunan RSNI yang disusun harus dapat selaras dengan standar internasional,” jelas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11).
Penyusunan RSNI komoditas hortikultura tidak cukup hanya melibatkan peran pemerintah saja, namun harus didukung oleh peran serta pakar, pelaku usaha serta konsumen. Peran SNI bagi industri hortikultura adalah melindungi konsumen dari produk impor yang tidak aman dan tidak layak konsumsi, melindungi produsen dari harga yang sangat murah, melindungi retailer dan menghemat devisa.
“SNI yang kita susun harus non‐trade barrier (tanpa hambatan), transparansi dan tidak diskrimiminatif. Pemberlakuan SNI wajib dapat dilakukan untuk produk yang didominasi produk impor seperti apel, jeruk, mandarin, pir, anggur dan bawang putih,” jelas Pakar Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, Sobir.
RSNI ini juga akan disusun untuk melindungi pasar lokal dengan tidak menerima produk yang tidak sesuai standar. Komoditas hortikultura yang akan diusulkan untuk penyusunan RSNI adalah kelengkeng, bawang bombay dan bawang putih.
Untuk menyusun RSNI, Direktorat Jenderal Hortikultur telah melakukan pertemuan bersama stake holder terkait. Mulai dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, akademisi, pelaku usaha, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Pusat Peneltian dan Pengembangan Hortikultura dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) hingga pasar komoditas nasional.
Share:
Read More

Bayar BP Jamsostek Bisa Lewat LinkAja

SINERGI: (Dari kiri) Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif, Direktur Utama Finnet Indonesia Paulus Djatmiko, Direktur Utama LinkAja Danu Wicaksana, dan Anton Rijanto - Senior Vice President BTN Anton Rijanto. (Istimewa)
Pembayaran tagihan secara elektronik kini semakin diminati masyarakat. Fungsi utamanya tentu saja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk cashless society, dan meningkatkan indeks keuangan inklusif di Indonesia.
Dalam rangka itu, LinkAja telah resmi menjadi satu-satunya uang elektronik yang memiliki layanan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Bekerja sama dengan Finnet sebagai biller aggregator, LinkAja hadir untuk mempermudah pembayaran BPJamsostek dengan manfaat program antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif menyampaikan, BPJamsostek sangat mendukung kerja sama pembayaran iuran menggunakan LinkAja.” Kami melihat salah satu solusi terbaik bagi peserta BPJamsostek agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan, khususnya terkait pendaftaran dan pembayaran iuran,” sebutnya.
Kemudahan pembayaran tagihan BPJamsostek ini diharapkan dapat menjadi insentif adopsi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengubah kebiasaan pembayaran tunai menjadi nontunai dalam kehidupan sehari-hari.”Terlebih adanya promo-promo menarik seperti cashback yang diberikan LinkAja, Saya rasa bisa menjadi insentif tersendiri bagi peserta agar dapat beralih menjadi cashless society di tengah perkembangan teknologi yang sangat masif,” lanjutnya.
Krishna berharap dengan melakukan pembayaran pada platform LinkAja, selain memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran, juga aspek keamanan dan kenyamanan transaksi finansial yang dimiliki LinkAja menjadi daya tarik tersendiri, selain promo-promo yang berlaku.
Direktur Utama LinkAja Danu Wicaksono menambahkan, kehadiran menu pembayaran digital BPJamsostek pada aplikasi LinkAja merupakan salah satu komitmen untuk dapat menjawab tantangan utama di bidang pembayaran digital, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan uang tunai dan akses terhadap layanan keuangan yang masih terbatas.
Dengan adanya layanan terbaru yang memudahkan pelanggan BPJamsostek dalam membayar tagihannya, diharapkan dapat menjadi bagian dari edukasi untuk mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan uang tunai menjadi uang elektronik.”Kami juga akan terus berupaya mengoptimalkan jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan layanan keuangan yang aman, mudah, dan nyaman,” tegasnya.
Pengguna dapat melakukan pembayaran BPJamsostek melalui aplikasi LinkAja dengan cara memilih menu lainnya dalam halaman utama, lalu pilih layanan keuangan, kemudian pilih fitur BPJS dilanjutkan memilih layanan BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya masukkan 16 digit NIK bagi peserta BPU atau 16 digit ID Billing bagi PMI.
Khusus PMI, pembayaran dapat dilakukan di mana saja selama masih menggunakan nomor Indonesia. LinkAja pun menyediakan promo cashback sebesar 30 persen bagi para pengguna untuk pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJamsostek hingga 30 November 2019.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Finnet Indonesia Paulus Djatmiko percaya layanan yang ditawarkan LinkAja ini mampu memberikan kemudahan bagi nasabah BPJamsostek.”Kita sadar betul masih banyak pekerja BPU yang tidak membayar iuran BPJamsostek karena ketidaktahuan cara membayar. Dengan menggunakan LinkAja, cara pembayaran iuran jadi mudah, cukup dari handphone saja para pekerja tersebut telah ter-cover.”
Share:
Read More

Ekonomi Syariah Bisa Menjawab Ketidakpastian

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo dalam pembukaan International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) ke-5 dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019, Selasa (12/11). (Jawa Pos Photo)


Ketidakpastian perekonomian global memaksa dunia mencari keseimbangan dan stabilitas baru. Karena pertumbuhan ekonomi melambat dan tekanan perdagangan makin berat, kinerja produksi di berbagai negara berkurang. Dalam hal itu, ekonomi syariah bisa menjadi solusi.
“Jika kita melanjutkan bisnis seperti biasa, ketimpangan global pasti akan meningkat. Perlu solusi,” jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo dalam pembukaan International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC) ke-5 dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019, Selasa (12/11).
Dody menuturkan, tatanan ekonomi dunia perlu digiring ke arah yang lebih adil, proporsional, dan berkelanjutan. Kegiatan ekonomi juga harus lebih produktif, sedangkan distribusi pendapatan harus lebih inklusif. Selain itu, transaksi keuangan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang terjadi saat ini.
“Semua ini mengandung prinsip-prinsip ekonomi syariah,” tuturnya.
Menurut Dody, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam mampu memperkuat struktur ekonomi dan keuangan pasar saat ini. Juga di masa depan. Ekonomi syariah mengandung nilai-nilai yang condong ke arah keadilan sosial-ekonomi, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Ekonomi syariah juga secara konsisten mempromosikan pembagian risiko, alih-alih pendekatan pembiayaan utang.
Share:
Read More

Bunga KUR jadi 6 Persen, Mentan Minta Penyalurannya Tak Berbelit-belit

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Negara. (Raka Denny/Jawa Pos)
Perbankan dan lembaga pembiayaan yang menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diminta mempermudah akses bagi para petani. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo berharap, kebijakan pemerintah menurunkan suku bunga KUR hingga di level 6 persen tidak terhambat teknis di lapangan.
“Nah, bagaimana menurunkan (menyalurkan KUR) ini segera. Dan janji-janji yang tentu kami harapkan tidak susah, tidak berbelit-belit, itu saja yang harus lebih dikendalikan,” kata Syahrul di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Syahrul mengerti, masyarakat khususnya yang bekerja di sektor pertanian sangat membutuhkan dukungan pembiayaan. Keberadaan KUR sangat penting, dan bisa membantu mereka terhindar dari jerat tengkulak ataupun rentenir berbunga tinggi.
“Dan tadi saya sudah ajak para Gubernur, bagikan Rp 1 triliun per satu provinsi. Tapi, kita sama-sama menyalurkan ini secara tepat dan benar. Kalau ada yang salah, ya tanggung jawab siapa yang gulirkan (KUR) itu kan?” imbuhnya seraya meminta Pemda turut bertanggung jawab.
Syahrul menambahkan, dukungan pemerintah melalui program KUR ini sudah tepat dan tinggal diimplementasikan dengan benar. Dengan begitu, tidak ada istilahnya kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) tinggi.
“Pengalaman saya menggulirkan KUR secara benar, toh kalaupun ada yang macet, tidak lebih dari 2 persen. Pengalaman saya jadi Gubernur Sulteng,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari tujuh persen menjadi enam persen pertahun, guna medorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, plafon KUR dalam APBN 2020 juga ditingkatkan menjadi Rp 190 triliun dari sebelumnya Rp 140 triliun.
“Sesuai dari arahan Bapak Presiden, total plafon KUR itu 36 persen, yaitu dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun, dan terus akan meningkat lebih dari 100 persen pada 2024 menjadi Rp 325 triliun,” katanya, Selasa (12/11).
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, sebanyak 60 persen dari Rp 190 triliun atau sekitar Rp 114 triliun akan digelontorkan ke sektor produktif seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata. Sementara itu, plafon maksimum KUR Mikro juga akan ditingkatkan menjadi Rp 50 juta dari sebelumnya Rp 25 juta per debitur.
Share:
Read More

Mulai 1 Januari, Pelaku Usaha Mikro Bisa Ajukan KUR Hingga Rp 50 Juta

ILUSTRASI. UMKM pembuatan wayang golek di Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
Untuk memacu UMKM, pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen per tahun. Selain itu, total plafon KUR ditingkatkan Rp 50 triliun dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020.
Jumlah itu juga terus meningkat secara bertahap hingga Rp 325 triliun pada 2024. Plafon maksimum KUR mikro pun dilipatgandakan dari semula Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitor. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan itu diambil dalam rangka mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
Airlangga yakin, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen bakal memperbanyak jumlah UMKM yang mendapat akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah.
“Selain perubahan plafon KUR mikro, total akumulasi plafon KUR mikro untuk sektor perdagangan pun berubah dari semula Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. KUR mikro sektor produksi tidak dibatasi,’” kata pria yang juga menjabat ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tersebut, Selasa (12/11).
Perubahan kebijakan KUR itu diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Berdasar data BPS pada 2017, jumlah UMKM mencapai 99,9 persen dari total unit usaha.
Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya 96,9 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), UMKM menyumbang hingga 60,34 persen.
“KUR ini didorong untuk semua sektor. Namun, kami akan berfokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster karena lebih efisien untuk perekonomian,” jelas Airlangga.
Di tempat yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut positif kebijakan baru terkait dengan KUR tersebut. Dia berharap kebijakan itu memberikan dampak pada pertumbuhan UMKM di tengah lesunya ekonomi global.
Menurut Teten, UMKM memberikan sumbangan yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Model KUR kelompok juga diharapkan memudahkan pemerintah untuk melembagakan usaha mikro yang sangat besar.
“Ada lebih dari 60 juta (usaha mikro, Red) yang tidak mungkin bisa kami urus satu-satu. Pengelompokan ini memudahkan kami melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan akselerasi penyaluran,” tuturnya.
Sejak 2015, pemerintah memang mengubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Total realisasi akumulasi penyaluran KUR sejak Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai Rp 449,6 triliun dengan outstanding Rp 158,1 triliun.
—
KINERJA KUR PER 30 SEPTEMBER 2019
Penyaluran Rp 115,9 triliun (82,79 persen dari target tahun ini Rp 140 triliun)
Total debitor 4,1 juta
Penyaluran ke sektor produksi 50,4 persen dari target minimal 60 persen
Share:
Read More

Recent Posts